Pajak BPHTB

Definisi

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Kode Pembayaran BPHTB adalah kode yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB yang diterbitkan oleh BPPD secara otomatis melalui aplikasi BPHTB.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Melampirkan Alat Bukti Transaksi
9.   Daftar harga/Pricelist dalam hal pembelian dari pengembang ( Perumahan )
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan Lainnya :
  Daftar harga/Pricelist dalam hal pembelian dari pengembang ( Perumahan )
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Surat Pernyataan Hibah bermaterai dari Pemberi ke Penerima Hibah, ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta para saksi.
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Fotokopi Akta Kematian
9.   Fotokopi Kartu Keluarga, dalam hal Hibah Wasiat masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
10.   Surat Pernyataan Hibah
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Fotokopi Akta Kematian
8.   Fotokopi Surat Pernyataan Waris
9.   Fotokopi Surat Pernyataan Waris
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan lainnya :
  Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang terbaru
  Fotocopy NPWP Perusahaan
  Surat Pernyataan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran Usaha atau sejenisnya
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Fotokopi Akta Kematian
8.   Fotokopi Surat Pernyataan Waris
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Fotokopi kuitansi Risalah Lelang
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Fotocopy Keputusan Hakim/Pengadilan
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan lainnya :
  Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang terbaru
  Fotocopy NPWP Perusahaan
  Surat Pernyataan Penggabungan Usaha atau sejenisnya
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan lainnya :
  Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang terbaru
  Fotocopy NPWP Perusahaan
  Surat Pernyataan Penggabungan/Peleburan Usaha atau sejenisnya
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan lainnya :
  Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang terbaru
  Fotocopy NPWP Perusahaan
  Surat Pernyataan Pemekaran Usaha atau sejenisnya
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan lainnya :
  Surat Pernyataan Hadiah dari yang mengalihkan hak
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP
4.   Fotokopi KTP Wajib Pajak, Sambil dibawa Aslinya untuk diperlihatkan.
5.   Fotokopi Sertipikat Tanah , Sambil dibawa Aslinya untuk dapat diperlihatkan, Bagi Sertipikat yang lagi diproses di BPN agar melampirkan surat keterangan dari BPN
6.   Foto Copy C Desa/Girik agar melampirkan Foto /dokumentasinya C desa tersebut
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dari bank
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari BPN
1.   Formulir Penyampaian SSPD BPHTB
2.   SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) *)
3.   Fotokopi SPPT Tahun Perolehan Hak/Keterangan NJOP dari KPP Pratama
4.   Fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya untuk PBB Tahun Perolehan Hak beserta Tunggakan**)
5.   Fotokopi KTP Wajib Pajak. Jika KTP sudah tidak berlaku dapat disertai dengan Surat Keterangan Domisili
6.   Fotokopi Sertipikat Tanah dan atau Girik/Leter C yang ditandatangani oleh Camat dan atau Kepala Desa
7.   Surat Kuasa dari Wajib Pajak yang bermaterai dan fotokopi KTP penerima Kuasa yang masih berlaku, dalam hal dikuasakan
8.   Persyaratan Lainnya :

Berita

Artikel

Pengumuman