Bidang Potensi Pajak Daerah

Tugas dan Fungsi

Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tugas dan Fungsi Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis potensi pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan potensi retribusi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :





1.		penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.		pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3.		penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
4.		pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
5.		pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
6.		pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
7.		pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.		pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9.		pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahkan :

Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan melalui pendaftaran dan pendataan potensi pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :





1.		penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan.
2.		penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional pendaftaran dan pendataan;
3.		pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah;
4.		penyiapan formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
5.		penyampaian formulir pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak daerah;
6.		pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, objek, subjek dan wajib daerah;
7.		pelaksanaan penetapan dan penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak;
8.		pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan data wajib pajak daerah;
9.		pelaksanaan konsultasi, pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak;
10.		pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
11.		pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
12.		pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :





1.		penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan.
2.		penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional perhitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
3.		pengumpulan, pengolahan dan perekaman data serta mutasi objek pajak;
4.		pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi geografis objek pajak;
5.		pelaksanaan verifikasi data isian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta kelengkapannya dari wajib pajak atau kuasanya;
6.		pelaksanaan perhitungan data pajak dalam rangka penentuan besaran pajak daerah;
7.		pelaksanaan penerbitan nota perhitungan pajak daerah;
8.		penerbitan dan penyampaian Surat Teguran kepada wajib pajak atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
9.		penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
10.		penyajian informasi dan pelaporan pajak daerah;
11.		penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data pajak daerah;
12.		pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan.
13.		pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan.
14.		pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :





1.		penyusunan rencana kegiatan Subbidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
2.		penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah, penggalian, perubahan dan perhitungan retribusi daerah.
3.		perencanaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain.
4.		penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, penyusunan data dan pelaporan retribusi daerah.
5.		pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan penerimaan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain.
6.		pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang sumber-sumber potensi pendapatan daerah dari pemungutan retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain.
7.		pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
8.		pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
9.		pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
10.		pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.