Pajak Restoran

Beranda /
Pajak /
Pajak Restoran

Definisi

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut :
		Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
		Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus menjadi bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa restoran kepada subjek pajak;
		Setiap pengusaha restoran harus menggunakan bon penjualan atau nota pesan (Bill), termasuk menggunakan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi oleh Kepala DPKAD atas nama Bupati Cianjur. Dalam Bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, warung makanan dan sejenisnya termasuk kafe, catering dan bar.
Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah Restoran yang menyediakan pelayanan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dalam hal ini, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak.

Pemungutan Pajak Restoran menggunakan sistem Self Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omzet bulanan yang terjual dengan menggunakan SPTPD.

WP diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, dengan melampirkan bon nota/tanda pembayaran yang telah diperporasi/legalisasi, apabila WP tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Kelengkapan yang harus dipersiapkan antara lain
		WP harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa;
		Menyiapkan bon nota/tanda pembayaran untuk di perporasi/legalisasi oleh Badan;
		Bilamana tidak, maka Badan menyiapkan bon nota dengan permohonan WP;

Contoh Kasus
Seseorang makan di Rumah Makan "ABC" dan melakukan pembayaran atas :
Makanan		Rp200.000,00
Minuman		Rp100.000,00
		Rp300.000,00
Discount 20%		(Rp60.000,00)
Nilai Bayar Konsumen		Rp240.000,00
Perhitungan Pajak Restoran adalah sebagai berikut
Pajak Terutang	=	Tarif Pajak x DPP
	=	Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
	=	10% x Rp300.000,00
	=	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Dengan kata lain, bahwa dalam hal perhitungan Pajak Restoran. Diskon dinyatakan bukan komponen pengurang besarnya pajak terutang.

Catatan
		Jika Pajak Restoran tidak dikenakan secara langsung pada konsumen (Subjek Pajak), maka pajak ditanggung oleh pengusaha restoran (Wajib Pajak).
		Pada kondisi tertentu, pihak restoran dapat menambahkan komponen biaya service charge, yang pada umumnya sebesar 10% dari total pembayaran sebelum pajak restoran.

Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas kewajiban perpajakan kepada Bupati Cianjur melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penetapan.