Pajak Hiburan

Definisi
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut :
  Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
  Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa hiburan;
  Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hiburan kepada subjek pajak;
  Setiap pengusaha hiburan harus menggunakan bon penjualan atau nota pesan (Bill), termasuk menggunakan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi oleh kepala DPKAD atas nama Bupati Cianjur. Dalam Bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan nomor seri, dan digunakan sesuai nomor urut.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran yang dimaksud antara lain :
Tontonan FIlm
Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana
Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
Pameran
Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
Sirkus, akrobat dan sulap
Permainan biliar, golf, dan bowling
Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa
Pertandingan Olahraga
Pusat kebugaran (fitness center)
Kesenian Rakyat

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

  Tontonan FIlm sebesar 35%
  Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 35%
  Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 35%
  Pameran sebesar 35%
  Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50%
  Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15%
  Permainan biliar, golf, dan bowling sebesar 35%
  Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%
  Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 40%
  Pertandingan Olahraga sebesar 25%
  Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 30%
  Kesenian Rakyat sebesar 10%

Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan sistem Self Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omzet bulanan yang terjual.
WP diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, dengan melampirkan bon nota/tanda pembayaran yang telah diperporasi/legalisasi, apabila WP tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Kelengkapan yang harus dipersiapkan antara lain
  WP harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa;
  Menyiapkan bon nota/tanda pembayaran untuk diperporasi/legalisasi oleh Badan;
  Bilamana tidak, maka Badan menyiapkan bon nota dengan permohonan WP;
  Menyiapkan laporan keuangan untuk pemeriksaan rutin maupun berkala dari Badan dengan melaporkan jumlah bon nota/ tanda pembayaran yang sah yang telah terjual untuk ditetapkan besaran pajaknya;
  Bilamana pihak pengelola tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka terhadap WP dikenakan sanksi administratif berupa SKPDKB sesuai hasil pemeriksaan.
Contoh Kasus
Seseorang membuka pusat kebugaran (fitness center) dengan tarif Rp30.000,00 dengan potongan harga/ diskon sebesar Rp6.000,00
Perhitungan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut
Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP
= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan penyelenggara hiburan
= 30% x Rp30.000,00
= Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
Dengan kata lain, bahwa dalam hal perhitungan Pajak Hiburan. Diskon dinyatakan bukan komponen pengurang besarnya pajak terutang.
Oleh karena itu, konsumen disarankan untuk membayar jasa pelayanan hiburan sebesar Rp30.000,00 + Rp9.000,00 = Rp39.000,00 (sudah termasuk pajak hiburan pusat kebugaran sebesar 30%).
Dengan demikian, pajak hiburannya adalah sebesar Rp9.000,00 per tamu, sementara pajak terutang adalah akumulasi pembayaran jasa perhiburan selama 1 (satu) bulan.

Berita

Artikel

Pengumuman