Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Definisi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut :
  Bahan Mineral bukan logam dan Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital).
  Usaha Pertambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan mineral bukan logam bukan mineral dan batuan.
  Eksploitasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Daerah yang pemungutannya dapat dipaksakan atas kegiatan eksploitasi, baik pengambilan maupun penjualan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi :
 Feldspar
 Tras
 Marmer
 Andesit
 Batu Kali
 Pasir Pasang
 Kerikil Berpasir Alami
 Tanah Urug

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Yang menjadi Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

pajak x Dasar Pengenaan Pajak 25% x (Volume Penjualan per Ton x Harga Standar per Ton)

No Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Harga Standar per Ton (Rp)
1 Feldspar 10.000,00
2 Feldspar Tras 10.000,00
3 Marmer 30.000,00
4 Andesit 40.000,00
5 Batu Kali 40.000,00
6 Pasir Pasang 30.000,00
7 Kerikil Berpasil Alami 20.000,00
8 Tanah Urug 10.000,00

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan sistem Self Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omzet bulanan yang terjual menggunakan SPTPD.
WP diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, dengan melampirkan bon nota/tanda pembayaran yang telah diperporasi/legalisasi, apabila WP tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Kelengkapan yang harus dipersiapkan antara lain
  WP harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa;
  Menyiapkan bon nota/tanda pembayaran untuk diperporasi/legalisasi oleh Badan;
  Bilamana tidak, maka Badan menyiapkan bon nota dengan permohonan WP;
  Menyiapkan laporan keuangan untuk pemeriksaan rutin maupun berkala dari Badan dengan melaporkan jumlah bon nota/ tanda pembayaran yang sah yang telah terjual untuk ditetapkan besaran pajaknya;
  Bilamana pihak pengelola tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka terhadap WP dikenakan sanksi administratif berupa SKPDKB sesuai hasil pemeriksaan.

Sebuah perusahaan penambang tanah urug dengan hasil produksi perbulan 100 ton. Maka pengelola harus membayar pajak sebesar :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x DPP
= Tarif Pajak x (volume penjualan per ton x standar per ton)
= 25% x (100 x Rp10.000,00)
= 25% x Rp1.000.000,00
= Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Berita

Artikel

Pengumuman